JAKARTA — Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) mendukung langkah pemerintah mempercepat penyaluran Kredit Program Pemerintah untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). IARSI menilai, kebijakan pembiayaan tersebut perlu diarahkan tidak hanya untuk memperluas akses modal, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat distribusi, membuka akses pasar, dan mendorong UMKM menjadi bagian penting dari rantai pasok nasional.
Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, lembaga penyalur, lembaga penjamin, dan asosiasi usaha dalam mempercepat penyaluran kredit program. Berdasarkan data pemerintah yang dipublikasikan pada Oktober 2026, realisasi Kredit Program mencapai Rp258,75 triliun hingga 23 September 2026, atau 78,47 persen dari plafon tahun berjalan. Dari jumlah tersebut, penyaluran ke sektor produksi mencapai 67,84 persen.
Bagi IARSI, capaian tersebut menjadi peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pengembangan usaha produktif. UMKM memiliki peran strategis bukan hanya sebagai penyedia barang dan jasa, tetapi juga sebagai produsen, pemasok bahan baku, penyedia jasa pengemasan, mitra pergudangan, serta pelaku distribusi yang menghubungkan produksi dengan konsumen.
Namun, keberhasilan program pembiayaan tidak cukup diukur dari besarnya kredit yang disalurkan atau jumlah penerima manfaat. Pembiayaan perlu menghasilkan peningkatan produktivitas, pertumbuhan omzet, perluasan pasar, penyerapan tenaga kerja, dan keberlanjutan usaha. Karena itu, kebijakan kredit perlu terhubung dengan kebutuhan riil pelaku usaha dan kondisi rantai pasok di setiap sektor.
Pembiayaan Harus Mendorong Kapasitas Produksi
Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., dalam perspektif rantai pasok, menekankan pentingnya keterhubungan antara akses pembiayaan, kemampuan produksi, pengelolaan persediaan, dan distribusi. Pembiayaan akan memberikan dampak lebih luas apabila mampu membantu UMKM memenuhi permintaan pasar secara konsisten dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Pada praktiknya, banyak kebutuhan usaha tidak berhenti pada pembelian peralatan atau penambahan modal kerja. Pelaku UMKM juga membutuhkan dana untuk membeli bahan baku, menjaga ketersediaan persediaan, memenuhi standar kualitas, membayar tenaga kerja, serta menanggung biaya pengiriman sebelum pembayaran dari pelanggan diterima.
UMKM sektor pangan, misalnya, membutuhkan pembiayaan yang sesuai dengan siklus produksi, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi. Sementara itu, UMKM manufaktur membutuhkan modal untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan, meningkatkan kapasitas mesin, dan memenuhi pesanan dalam jumlah yang lebih besar.
Tanpa perencanaan yang baik, tambahan modal belum tentu menghasilkan peningkatan keuntungan. Sebaliknya, pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan arus kas dapat membantu pelaku usaha mengembangkan kapasitas secara lebih terukur sekaligus menjaga kelangsungan operasional.
Rantai Pasok Menentukan Daya Saing UMKM
IARSI memandang efisiensi rantai pasok sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan UMKM setelah memperoleh pembiayaan. Ketersediaan modal perlu didukung akses bahan baku yang stabil, transportasi yang terjangkau, fasilitas penyimpanan yang memadai, serta jaringan distribusi yang mampu menjangkau pasar lebih luas.
Sebagai contoh, peningkatan kapasitas produksi makanan olahan tidak akan memberikan hasil optimal apabila pelaku usaha kesulitan mengirim produknya ke luar daerah karena biaya angkutan yang tinggi. Demikian pula, produsen kecil yang berhasil memperoleh pesanan dari perusahaan besar dapat menghadapi kendala apabila tidak memiliki modal kerja cukup untuk memenuhi volume pesanan dan menunggu pembayaran.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses kredit dan efisiensi distribusi perlu berjalan beriringan. Pemerintah dapat memperkuat dampak pembiayaan melalui pengembangan pusat distribusi, pemanfaatan gudang bersama, konsolidasi pengiriman, digitalisasi perdagangan, serta kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar.
Pendekatan ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan kesempatan usaha antardaerah. UMKM di luar pusat industri perlu mendapatkan peluang yang lebih luas untuk memasok kebutuhan pasar regional maupun nasional, sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Pemerintah Perlu Memperkuat Pendampingan dan Kemitraan
Selain mempercepat penyaluran kredit, IARSI mendorong pemerintah memperkuat pendampingan bagi penerima pembiayaan. Pendampingan tersebut dapat mencakup pengelolaan arus kas, pencatatan keuangan, perencanaan produksi, pengendalian persediaan, penghitungan biaya logistik, serta pengembangan strategi pemasaran.
Penerima kredit juga perlu mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan risiko usaha agar penggunaan modal tetap sesuai dengan kemampuan membayar dan proyeksi pendapatan. Penilaian kelayakan pembiayaan harus mempertimbangkan karakteristik sektor usaha, siklus produksi, kepastian permintaan, dan kemampuan menghasilkan arus kas.
Di sisi lain, kemitraan dengan perusahaan besar perlu diperluas agar UMKM memiliki akses yang lebih baik terhadap pasar dan pengadaan barang maupun jasa. Kemitraan tersebut perlu didukung standar kualitas yang jelas, kepastian volume pesanan, jadwal pengiriman yang terukur, dan mekanisme pembayaran yang adil.
Dengan demikian, UMKM tidak hanya memperoleh pinjaman, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan skala usaha dan membangun hubungan bisnis jangka panjang. Keterlibatan dalam rantai pasok industri akan membantu pelaku usaha memperluas pasar sekaligus memperkuat penggunaan produk dan pemasok dalam negeri.
Keberhasilan Kredit Harus Diukur dari Dampak Ekonomi
IARSI menilai evaluasi Kredit Program Pemerintah perlu mencakup indikator yang lebih luas daripada nilai penyaluran dan jumlah debitur. Pemerintah perlu memantau pertumbuhan omzet, peningkatan kapasitas produksi, produktivitas tenaga kerja, keberlanjutan usaha, perluasan pasar, serta kemampuan UMKM memasok kebutuhan industri dan perdagangan.
Evaluasi juga penting untuk memastikan bahwa pembiayaan benar-benar menjangkau pelaku usaha produktif yang membutuhkan, termasuk UMKM di daerah yang menghadapi keterbatasan akses pasar dan infrastruktur logistik. Tata kelola yang transparan, pengawasan yang memadai, dan pendampingan berkelanjutan diperlukan agar percepatan kredit tetap memperhatikan kualitas pembiayaan dan risiko usaha.
Pada akhirnya, IARSI mendukung percepatan Kredit Program Pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi produktif nasional. Namun, dampak kebijakan tersebut akan lebih besar apabila akses modal disertai peningkatan kemampuan produksi, penguatan jaringan distribusi, kemudahan akses pasar, dan keterhubungan UMKM dengan industri yang lebih luas.
Penguatan UMKM melalui pendekatan rantai pasok bukan hanya berkaitan dengan pertumbuhan usaha perseorangan. Langkah ini juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal, dan membantu menjaga kelancaran pasokan barang bagi masyarakat.
Dengan sinergi pemerintah, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan pelaku logistik, Kredit Program Pemerintah diharapkan menjadi pengungkit bagi UMKM untuk naik kelas. Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata berapa besar kredit yang tersalurkan, melainkan seberapa jauh pembiayaan tersebut mampu menggerakkan produksi, memperluas distribusi, dan menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
www,iarsi.org
