Ilustrasi by: iarsi.org - AI


BEKASI - IARSI News: Indonesia mulai menghadapi tekanan kapasitas pergudangan seiring meningkatnya kebutuhan ruang logistik dan semakin terbatasnya pasokan gudang modern di sejumlah kawasan strategis. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi sejak dini agar pergudangan tidak berubah menjadi titik baru yang menghambat kelancaran rantai pasok nasional.

Tekanan paling terlihat terjadi di kawasan Greater Jakarta. Laporan Colliers mencatat tingkat hunian gudang modern mencapai sekitar 95,8 persen pada kuartal I 2026 dan berpotensi mendekati 99 persen pada akhir tahun apabila pasokan baru tidak mampu mengejar pertumbuhan permintaan. Permintaan juga semakin beragam, tidak hanya berasal dari perusahaan logistik dan e-commerce, tetapi mencakup FMCG, elektronik, farmasi, kendaraan listrik, serta energi terbarukan.

CBRE mencatat kondisi yang relatif sama. Pada kuartal I 2026, okupansi fasilitas logistik modern Greater Jakarta disebut telah mendekati 98 persen, dengan pasokan baru sekitar 31.000 meter persegi. Permintaan terutama datang dari sektor 3PL dan FMCG, disusul pertumbuhan kebutuhan dari sektor otomotif, termasuk kendaraan listrik.

Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan pergudangan tidak lagi semata-mata urusan properti, melainkan mulai berkaitan langsung dengan ketahanan rantai pasok.

IARSI: Gudang Bukan Sekadar Tempat Menyimpan Barang

Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai kapasitas pergudangan harus ditempatkan sebagai bagian dari infrastruktur strategis rantai pasok nasional.

Ketua Umum IARSI, Assoc. Prof. (Hon) R. Beniadi Setiawan, Ph.D., CMI., CMT., sebelumnya menegaskan bahwa pembenahan rantai pasok nasional tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, pelabuhan, transportasi, pergudangan, pusat distribusi, kawasan industri hingga konsumen harus dipandang sebagai satu ekosistem yang saling terhubung.

Dalam konteks meningkatnya tekanan kapasitas gudang, pandangan tersebut menjadi semakin relevan. Penambahan gudang semata tidak akan menyelesaikan persoalan apabila fasilitas tersebut tidak terhubung dengan pelabuhan, jalan, kawasan industri, pusat produksi dan pusat konsumsi.

“Rantai pasok nasional harus dilihat sebagai satu ekosistem yang saling terhubung. Pelabuhan, jalan, kereta api, angkutan laut, pergudangan, pusat distribusi, kawasan industri, hingga konsumen harus berada dalam satu sistem yang terintegrasi,” ujar Beniadi dalam pernyataan IARSI sebelumnya.

Karena itu, IARSI melihat tekanan kapasitas pergudangan sebagai persoalan yang harus diantisipasi melalui perencanaan jaringan logistik, bukan sekadar pembangunan gedung baru.

Jangan Sampai Gudang Menjadi Bottleneck Baru

Tekanan kapasitas gudang berpotensi menimbulkan efek berantai.

Ketika ruang penyimpanan strategis semakin terbatas, perusahaan dapat menghadapi kenaikan biaya sewa, kebutuhan memindahkan barang ke lokasi yang lebih jauh, meningkatnya jarak distribusi, hingga tambahan biaya transportasi.

Masalah tersebut menjadi semakin penting ketika gudang berada jauh dari pelabuhan atau kawasan industri.

Barang yang sudah tiba di pelabuhan tetapi tidak segera memiliki ruang penyimpanan yang memadai dapat meningkatkan waktu tunggu dan biaya penanganan. Sebaliknya, perusahaan yang menyimpan barang terlalu jauh dari pasar juga berpotensi menghadapi tambahan biaya transportasi dan waktu pengiriman.

Dengan demikian, ketersediaan gudang harus dihitung bersama kapasitas transportasi dan konektivitas jaringan logistik.

Konsentrasi Gudang di Jabodetabek Perlu Diantisipasi

Persoalan lainnya adalah konsentrasi fasilitas logistik modern di koridor tertentu.

CBRE mencatat aktivitas pengembangan masih terkonsentrasi di simpul-simpul logistik yang telah mapan dan memiliki konektivitas kuat. Bekasi–Cikarang menjadi salah satu kawasan yang mendapatkan permintaan kuat, terutama dari sektor manufaktur, FMCG, 3PL dan otomotif.

Bagi IARSI, konsentrasi tersebut perlu dilihat dari perspektif ketahanan jaringan.

Jika terlalu banyak aktivitas penyimpanan dan distribusi bertumpu pada kawasan tertentu, gangguan pada satu wilayah dapat menimbulkan efek berantai terhadap arus barang nasional.

Karena itu, Indonesia membutuhkan jaringan pergudangan yang lebih terdistribusi, terutama di dekat pusat produksi, kawasan industri, pelabuhan, pusat konsumsi dan hub logistik regional.

Surabaya Mulai Memperkuat Peran sebagai Hub Indonesia Timur

Perkembangan di luar Jabodetabek menunjukkan arah yang mulai berubah.

PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) baru-baru ini memperkuat fasilitas pergudangan terintegrasi di Osowilangun, Surabaya, untuk menghubungkan aktivitas industri Jawa Timur dengan distribusi barang menuju Indonesia Timur. Langkah tersebut dilakukan ketika sektor transportasi dan pergudangan nasional masih tumbuh.

BPS mencatat sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 6,81 persen secara kumulatif pada semester I 2026. Pada kuartal II, sektor tersebut tumbuh 5,65 persen secara tahunan dan memberikan kontribusi 6,16 persen terhadap PDB.

Perkembangan Surabaya menunjukkan bahwa pembangunan kapasitas pergudangan tidak harus selalu terpusat di Jabodetabek.

Penguatan hub regional dapat menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap satu konsentrasi logistik sekaligus memperpendek rantai distribusi menuju wilayah Indonesia Timur.

Kebutuhan Gudang Juga Semakin Spesifik

IARSI juga perlu melihat perubahan karakter kebutuhan pergudangan.

Gudang untuk FMCG tidak sama dengan fasilitas untuk farmasi. Kebutuhan e-commerce berbeda dengan industri otomotif atau kendaraan listrik. Demikian pula kebutuhan cold chain membutuhkan fasilitas dan pengendalian temperatur yang berbeda dari gudang konvensional.

Colliers mencatat diversifikasi permintaan tersebut sebagai salah satu perubahan struktural pasar logistik.

Artinya, ukuran kapasitas tidak cukup hanya dihitung berdasarkan berapa meter persegi gudang yang tersedia.

Yang juga harus dihitung adalah jenis fasilitas, lokasi, teknologi, konektivitas dan kemampuan gudang tersebut melayani kebutuhan industri tertentu.

Pemerintah Perlu Memiliki Peta Kapasitas Pergudangan Nasional

IARSI menilai pemerintah perlu mulai memiliki peta yang lebih komprehensif mengenai kapasitas pergudangan nasional.

Peta tersebut setidaknya harus mencakup lokasi gudang, tingkat okupansi, jenis fasilitas, konektivitas dengan pelabuhan dan kawasan industri, akses transportasi, kapasitas cold chain, serta kedekatan dengan pusat produksi dan konsumsi.

Langkah tersebut penting agar pembangunan fasilitas logistik tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan jangka pendek semata.

Indonesia tidak cukup hanya menambah luas gudang. Yang dibutuhkan adalah jaringan pergudangan yang mampu mendukung pergerakan barang secara efisien sekaligus memberikan cadangan kapasitas ketika terjadi gangguan rantai pasok.

Beniadi sebelumnya juga menekankan bahwa ketidakefisienan pada satu simpul dapat menimbulkan efek berantai berupa waktu tunggu yang lebih panjang, biaya penyimpanan meningkat, utilisasi armada tidak optimal, hingga harga barang yang lebih tinggi di tingkat konsumen.

Dari Efisiensi Menuju Ketahanan

Bagi Indonesia, tantangan pergudangan ke depan bukan sekadar bagaimana mendapatkan ruang dengan harga murah.

Persoalannya adalah bagaimana membangun kapasitas penyimpanan yang cukup, berada di lokasi strategis, terhubung dengan moda transportasi, memiliki spesifikasi sesuai kebutuhan industri, serta mampu menjadi buffer ketika terjadi gangguan pasokan.

Dengan tingkat okupansi gudang modern Greater Jakarta yang sudah berada di atas 95 persen, tekanan tersebut layak menjadi perhatian sebelum berubah menjadi bottleneck baru dalam distribusi nasional.

IARSI berpandangan, pemerintah perlu mulai memperlakukan pergudangan sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan rantai pasok, sejajar dengan pelabuhan, jalan, transportasi multimoda dan pusat distribusi.

Jika antisipasi dilakukan sejak sekarang, pertumbuhan industri, perdagangan dan konsumsi dapat diikuti oleh kapasitas penyimpanan yang memadai.

Sebaliknya, jika pertumbuhan permintaan barang jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kapasitas gudang strategis, Indonesia berisiko menghadapi persoalan baru: barang tersedia, tetapi ruang untuk mengelola dan mendistribusikannya semakin terbatas.


post: iarsi.org