JURNAL
Published October 26, 2026
R. Beniadi Setiawan
Degdo Suprayitno
Timbul Sahat Martua Hutagaoul
Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI)
Bina Integrasi Multimoda (BINAMODA)
Abstrak
Latar Belakang dan Masalah: Transformasi logistik nasional yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 dan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional menempatkan integrasi angkutan multimoda sebagai instrumen struktural untuk menurunkan rasio biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta mendongkrak posisi Indonesia dalam Logistics Performance Index (LPI) yang pada edisi 2023 berada di peringkat ke-61 dunia dengan skor agregat 3,00 (Arvis et al., 2023). Kendati Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2026 telah mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2012 dengan mengamanatkan kewajiban uji kompetensi, siklus sertifikasi lima tahunan, penyegaran kompetensi dua tahunan, dan pendelegasian kewenangan kepada Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (DJITM), keselamatan transportasi Indonesia masih terperangkap dalam silo sektoral unimodal yang terfragmentasi.
Pendekatan Analitis: Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris
(socio-legal policy research) yang mengintegrasikan kerangka teoritis tiga aras: Grand Theory (Teori Regulasi Kepentingan Publik dan Regulasi Responsif), Meso Theory (Institusionalisme Baru dan Model Implementasi Kebijakan), serta Micro Theory (Analisis Regulasi Sektoral berbasis Systems-Theoretic Accident Model and Processes [STAMP], Safety-II, dan Taksonomi Kompetensi SDM). Evaluasi dilakukan melalui empat instrumen: Analisis Konten Regulasi (Regulatory Content Analysis), Analisis Pemangku Kepentingan (Policy Actor Analysis), Analisis Perbandingan Kebijakan (Comparative Policy Analysis) terhadap tiga negara berperingkat LPI tertinggi dunia—Singapura (skor 4,3), Finlandia (skor 4,2), dan Jerman (skor 4,1)—serta Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment / RIA).
Temuan Utama: Analisis konten regulasi membuktikan adanya kekosongan hukum
(rechtvacuum) pada titik antarmuka (intermodal transfer nodes) akibat absennya pedoman
audit Sistem Manajemen Keselamatan Multimoda (SMK-M) yang mampu menjembatani PM 85 Tahun 2018 (jalan), PM 69 Tahun 2018 (perkeretaapian), PM 20 Tahun 2015 jo. PM 45 Tahun 2012 (pelayaran), dan PM 2 Tahun 2026 (penerbangan), serta adanya ketidaksinkronan waktu (temporal misalignment) antara tenggat penyesuaian lembaga diklat 1 tahun pada Pasal 29A PM 4 Tahun 2026 dengan jadwal pengembangan SKKNI Logistik 2026–2029. Simulasi RIA menunjukkan bahwa opsi Dual-Track Standardization & Integrated Competency Framework yang terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) memberikan Net Present Value (NPV) sosial-ekonomi tertinggi melalui reduksi risiko kegagalan keselamatan antarmuka hingga 78% pada tahun 2029.
Kontribusi dan Implikasi Kebijakan: Riset ini merumuskan arsitektur Peta Jalan Kompetensi SMK-M 2026–2029 yang mengacu pada Peta 10 Okupasi Inti SDM Operator Angkutan Multimoda (KKNI Jenjang 1–9) dengan konsep transisi dua tahap: (1) untuk jangka pendek (2026–2027), menggunakan skema sertifikasi kompetensi multimoda berstandar internasional (Standar Kompetensi Kerja Internasional / SKKI) yang telah diakui secara multinasional, seperti Certified Multimodal Operations Program dari PASAS Institute (Singapore), sesuai Pasal 25–26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 jo. Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012; dan (2) untuk jangka menengah–panjang (2027–2029), kementerian teknis (Kemenhub dan Kemnaker), Kamar Dagang dan Industri (KADIN Indonesia), asosiasi industri/profesi (IARSI, APTRINDO, INSA), serta BNSP segera memulai persiapan perumusan, verifikasi, prakonvensi, Konvensi Nasional, dan pemberlakuan wajib SKKNI Sistem Manajemen Keselamatan Multimoda (mencakup pengembangan/harmonisasi 8 okupasi inti KKNI Level 3–7 serta penyusunan khusus 2 okupasi manajerial puncak KKNI Level 8) berbasis Regional Model Competency Standard (RMCS), penjenjangan kualifikasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, serta penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014.
Kata Kunci: Sistem Manajemen Keselamatan Multimoda; Peta Jalan Kompetensi; Tata Kelola Rantai Pasok; Logistics Performance Index; Regulatory Impact Assessment; Kementerian Perhubungan.
