IARSI Dukung Arahan Prabowo Hentikan Kebocoran Kekayaan Alam, Penguatan Rantai Pasok Nasional Harus Jadi Prioritas

 

BEKASI, IARSI News, 15 Nopember 2026 - Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola kekayaan sumber daya alam (SDA) nasional agar manfaat ekonominya lebih besar dinikmati oleh bangsa Indonesia. IARSI menilai upaya menghentikan kebocoran kekayaan alam ke luar negeri harus diikuti pembenahan menyeluruh terhadap sistem rantai pasok nasional, mulai dari pengelolaan bahan baku, penguatan industri pengolahan, pengadaan, distribusi, hingga perdagangan ekspor.

Ketua Umum IARSI, R. Beniadi Setiawan, menilai persoalan kebocoran kekayaan alam tidak cukup diselesaikan hanya melalui pengawasan ekspor dan penertiban perizinan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap aktivitas pengelolaan sumber daya alam memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan industri domestik, memperkuat pemasok lokal, meningkatkan kemampuan teknologi, serta menciptakan nilai tambah yang dapat dipertahankan di dalam negeri.

"Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Namun, kekayaan tersebut harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi bangsa sendiri. Jangan sampai kita hanya menjadi tempat pengambilan dan pengiriman bahan mentah, sementara nilai tambah, penguasaan teknologi, dan sebagian besar manfaat ekonominya justru berkembang di luar negeri. Karena itu, penguatan rantai pasok nasional harus menjadi prioritas dalam pembenahan tata kelola sumber daya alam," ujar R. Beniadi Setiawan.

Menurut Beniadi, pengelolaan kekayaan alam harus dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem ekonomi. Sektor pertambangan, perkebunan, energi, kehutanan, industri pengolahan, transportasi, pergudangan, hingga perdagangan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila keterhubungan tersebut dibangun secara kuat, kekayaan alam tidak hanya menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, membuka kesempatan usaha, meningkatkan kapasitas industri, dan memperkuat ekonomi daerah.

Arahan Presiden menjadi momentum pembenahan ekonomi nasional

Dukungan IARSI tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Presiden mengungkapkan adanya pihak-pihak yang memperoleh berbagai fasilitas dan izin pengelolaan kekayaan alam, tetapi keuntungan yang dihasilkan justru dibawa ke luar negeri.

Presiden menyatakan pemerintah sedang memperbaiki sistem ekonomi yang dianggap menyimpang agar kekayaan rakyat Indonesia dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

"Yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia, supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Presiden juga menegaskan bahwa pembenahan tersebut harus berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bagi IARSI, pernyataan tersebut memiliki relevansi langsung dengan penguatan sistem rantai pasok nasional. Penguasaan negara terhadap sumber daya alam perlu diwujudkan melalui kebijakan yang memastikan kegiatan produksi, pengolahan, perdagangan, dan distribusi memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian domestik.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengelolaan SDA tidak semata-mata dilihat dari besarnya volume produksi atau nilai ekspor, melainkan juga dari kemampuan Indonesia membangun industri yang kuat dan meningkatkan porsi nilai tambah yang tercipta di dalam negeri.

Pengawasan ekspor harus menjamin transparansi dan penerimaan negara

Salah satu langkah yang disampaikan Presiden Prabowo adalah penguatan pengawasan ekspor melalui mekanisme satu pintu. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap komoditas yang dikirim ke luar negeri tercatat sesuai dengan volume sebenarnya.

Presiden memberikan contoh bahwa apabila jumlah komoditas yang diekspor mencapai 100 ton, laporan yang disampaikan juga harus mencatat 100 ton, bukan lebih rendah dari jumlah pengiriman sebenarnya.

Presiden menegaskan:

"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton."

IARSI menilai penguatan sistem pengawasan ekspor merupakan bagian penting dalam membangun transparansi perdagangan komoditas strategis. Selama ini, kegiatan ekspor melibatkan berbagai tahapan, mulai dari produksi, pengumpulan barang, pengangkutan, penyimpanan, kepabeanan, hingga transaksi perdagangan internasional.

Karena itu, integrasi data harus mencakup informasi mengenai asal komoditas, volume produksi, kapasitas pengolahan, jumlah pengiriman, tujuan ekspor, serta nilai transaksi. Keterhubungan informasi tersebut akan membantu pemerintah mengidentifikasi ketidaksesuaian data dan memperkuat pengawasan terhadap kewajiban perusahaan.

Beniadi menilai digitalisasi pengawasan ekspor perlu dikembangkan sebagai sistem yang terintegrasi, bukan sekadar mekanisme administratif tambahan.

"Pengawasan ekspor harus didukung data yang akurat dan terhubung dari hulu hingga hilir. Pemerintah perlu memastikan bahwa data produksi, pengangkutan, kepabeanan, dan transaksi perdagangan dapat saling diverifikasi. Dengan sistem yang transparan, potensi kebocoran dapat ditekan, penerimaan negara lebih terlindungi, dan pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan perdagangan," ungkapnya.

Menurut IARSI, sistem pengawasan yang baik juga harus mampu menjaga kelancaran arus barang. Prosedur yang transparan, kepastian dokumen, dan integrasi informasi akan membantu meningkatkan efisiensi kegiatan ekspor sekaligus memperkuat kepercayaan mitra perdagangan internasional.

Hilirisasi jangan berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan

IARSI juga menyoroti pentingnya memastikan kebijakan hilirisasi benar-benar memperkuat kemampuan industri nasional. Pembangunan smelter, pabrik pengolahan, dan fasilitas industri turunan merupakan langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas. Namun, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun atau kapasitas produksi yang dihasilkan.

Menurut Beniadi, hilirisasi harus mampu membentuk ekosistem industri yang melibatkan perusahaan nasional, pemasok lokal, UMKM, penyedia teknologi, perusahaan logistik, dan tenaga kerja Indonesia.

"Jangan sampai kita berhasil membangun fasilitas pengolahan, tetapi kebutuhan mesin, komponen, jasa pemeliharaan, teknologi, dan berbagai kebutuhan industrinya masih sepenuhnya bergantung pada luar negeri. Hilirisasi harus berjalan bersama penguatan industri pendukung di dalam negeri. Dengan begitu, investasi yang masuk tidak hanya menghasilkan produk olahan, tetapi juga membangun kemampuan produksi nasional," jelas Beniadi.

Sebagai contoh, industri pengolahan mineral membutuhkan berbagai kebutuhan pendukung, seperti mesin produksi, suku cadang, peralatan keselamatan, bahan penunjang, jasa pemeliharaan, transportasi, pergudangan, dan layanan teknis.

Apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara bertahap oleh produsen nasional dengan kualitas dan harga kompetitif, manfaat ekonomi investasi akan menyebar ke lebih banyak sektor.

Hal serupa berlaku bagi industri kelapa sawit, batu bara, bauksit, nikel, tembaga, serta komoditas pertanian dan kehutanan. Setiap sektor memiliki peluang untuk mengembangkan industri turunan dan memperluas pasar produk domestik.

Oleh sebab itu, IARSI memandang perlu adanya pemetaan kemampuan pemasok lokal secara nasional. Pemetaan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan industri yang masih bergantung pada impor, kapasitas produsen dalam negeri, peluang substitusi impor, serta kebutuhan peningkatan teknologi dan standar mutu.

Arahan pengelolaan tambang dan manfaat ekonomi bagi negara

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyampaikan instruksi kepada jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar pengelolaan izin pertambangan memberikan manfaat minimal 70 persen bagi negara.

Presiden menyampaikan bahwa investasi tetap dapat masuk untuk memenuhi kebutuhan modal, tetapi setelah pengembalian investasi, keuntungan mayoritas harus dinikmati bangsa Indonesia.

Arahan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pembagian manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam. Namun, implementasinya memerlukan pengaturan teknis yang jelas, transparansi kontrak, kepastian hukum, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

IARSI memandang bahwa kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam tata kelola investasi yang mampu memperkuat posisi industri nasional tanpa mengabaikan kebutuhan modal, teknologi, dan keahlian dari mitra internasional.

Beniadi menilai investasi harus memberikan dampak yang lebih luas daripada sekadar peningkatan produksi komoditas.

"Investasi di sektor sumber daya alam harus memberikan efek berganda bagi perekonomian Indonesia. Kita membutuhkan investasi, tetapi manfaatnya perlu terlihat melalui peningkatan kapasitas industri lokal, transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, pengembangan pemasok nasional, serta pertumbuhan usaha di daerah. Dengan demikian, investasi menjadi instrumen pembangunan ekonomi, bukan hanya kegiatan mengambil dan menjual sumber daya alam," ujarnya.

IARSI juga menilai pemerintah perlu memperkuat evaluasi terhadap kontribusi investasi, termasuk penggunaan barang dan jasa domestik, keterlibatan tenaga kerja nasional, pengembangan industri pendukung, dan peningkatan kemampuan perusahaan lokal.

Pengadaan nasional menjadi instrumen memperkuat industri domestik

Selain sektor pertambangan dan perdagangan ekspor, perhatian IARSI juga tertuju pada pembenahan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyoroti besarnya belanja barang dan jasa pemerintah yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Presiden memperkirakan terdapat potensi pemborosan akibat penggelembungan harga atau markup dan mendorong standardisasi serta konsolidasi pengadaan.

Presiden menyampaikan bahwa keseragaman harga, spesifikasi, dan kualitas barang dapat menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan.

Bagi IARSI, pembenahan pengadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan rantai pasok nasional. Pengadaan yang terintegrasi dapat memperbaiki perencanaan kebutuhan, meningkatkan transparansi, mengurangi duplikasi pembelian, dan menciptakan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Namun, efisiensi tidak boleh hanya berorientasi pada penurunan harga pembelian. Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan produksi dalam negeri dan membuka kesempatan yang adil bagi pemasok nasional.

Beniadi menegaskan bahwa belanja pemerintah memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak industri domestik.

"Pengadaan pemerintah harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Setiap belanja negara perlu direncanakan dengan baik, menggunakan spesifikasi yang tepat, harga yang wajar, serta mempertimbangkan kemampuan pemasok dalam negeri. Jika pengadaan dilakukan secara terintegrasi dan memberikan ruang bagi produsen nasional, anggaran pemerintah tidak hanya menghasilkan efisiensi, tetapi juga menciptakan permintaan yang memperkuat industri lokal," katanya.

IARSI menilai konsolidasi pengadaan perlu disertai sistem informasi pemasok nasional yang memadai. Pemerintah perlu mengetahui kemampuan produsen berdasarkan jenis produk, kapasitas produksi, standar mutu, lokasi, dan kemampuan distribusi.

Dengan data tersebut, kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat dihubungkan dengan kapasitas produksi dalam negeri. Hal ini juga membuka peluang lebih besar bagi UMKM, koperasi, dan perusahaan daerah untuk masuk dalam rantai pengadaan yang lebih luas.

Efisiensi logistik dan konektivitas daerah harus diperkuat

Penguatan industri nasional tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur dan layanan logistik yang efisien. Indonesia memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan lokasi sumber daya alam, kawasan industri, pusat pergudangan, pelabuhan, dan pasar yang tersebar di berbagai wilayah.

Kondisi tersebut membutuhkan integrasi transportasi barang, konektivitas pelabuhan, pergudangan, serta sistem informasi logistik yang mampu menghubungkan pusat produksi dengan kawasan pengolahan dan pasar.

IARSI memandang bahwa biaya logistik masih menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan daya saing industri nasional. Biaya transportasi yang tinggi, keterbatasan fasilitas penyimpanan, ketidakseimbangan arus muatan, dan belum optimalnya konektivitas antardaerah dapat menghambat pemasok lokal untuk bersaing.

Beniadi mengatakan bahwa penguatan rantai pasok harus dimulai dari kemampuan menghubungkan potensi produksi daerah dengan kebutuhan industri nasional.

"Daerah penghasil sumber daya alam harus mendapatkan kesempatan untuk berkembang menjadi bagian dari ekosistem industri nasional. Jangan hanya menjadi lokasi pengambilan komoditas dan jalur pengiriman bahan mentah. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur, pergudangan, transportasi, dan konektivitas agar kegiatan pengolahan serta usaha pendukung dapat tumbuh di daerah," ungkapnya.

Menurut IARSI, pengembangan kawasan industri perlu diintegrasikan dengan sentra produksi, jaringan transportasi, pelabuhan, dan pusat distribusi. Dengan pendekatan tersebut, rantai pasok dapat berjalan lebih efisien sekaligus menciptakan pemerataan kesempatan usaha.

Transparansi dan pengawasan harus berjalan bersama keberlanjutan

IARSI juga mengingatkan bahwa pembenahan tata kelola sumber daya alam perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar wilayah produksi.

Peningkatan produksi dan nilai tambah ekonomi tidak boleh mengabaikan kewajiban pemulihan lingkungan, keselamatan kerja, perlindungan masyarakat, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengelolaan sumber daya alam harus memiliki standar yang jelas dan pengawasan yang konsisten. Transparansi perizinan, kewajiban perusahaan, penerimaan negara, serta distribusi manfaat ekonomi perlu diperkuat agar publik dapat mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut memberikan hasil.

Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha lokal perlu memperoleh akses terhadap peluang ekonomi yang tercipta dari kegiatan industri. Keterlibatan mereka tidak hanya melalui tenaga kerja, tetapi juga melalui penyediaan barang, jasa, transportasi, pergudangan, dan kegiatan pendukung lainnya.

Bagi IARSI, keberhasilan pengelolaan kekayaan alam harus diukur melalui indikator yang konkret, antara lain peningkatan nilai tambah domestik, pertumbuhan pemasok nasional, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, transfer teknologi, penurunan biaya logistik, serta peningkatan kontribusi industri terhadap ekonomi daerah.

Momentum memperkuat kemandirian ekonomi nasional

IARSI memandang arahan Presiden Prabowo mengenai penghentian kebocoran kekayaan alam sebagai momentum untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Pembenahan tidak cukup berhenti pada penertiban perizinan dan pengawasan ekspor, tetapi harus dilanjutkan dengan penguatan industri pengolahan, pengadaan nasional, pemasok lokal, sistem logistik, dan transparansi perdagangan.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam, pasar domestik yang besar, serta potensi tenaga kerja dan industri yang dapat terus dikembangkan. Potensi tersebut perlu dihubungkan melalui kebijakan yang terintegrasi agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kegiatan produksi dan perdagangan komoditas.

Beniadi menegaskan bahwa penguatan rantai pasok nasional merupakan salah satu fondasi penting untuk memastikan kekayaan alam benar-benar menjadi kekuatan ekonomi bangsa.

"Yang harus kita bangun adalah sistem ekonomi yang saling terhubung dan memberikan manfaat bagi seluruh mata rantai produksi. Negara harus memperoleh manfaat yang semestinya, industri nasional harus semakin kuat, pemasok lokal harus memiliki kesempatan berkembang, dan masyarakat di daerah harus merasakan dampak ekonominya. Inilah pentingnya membangun rantai pasok nasional yang kuat, transparan, efisien, dan berdaya saing," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serta masyarakat. Setiap pihak perlu mengambil peran dalam membangun sistem produksi dan distribusi yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Penyelamatan kekayaan alam Indonesia bukan hanya persoalan menjaga komoditas agar tidak mengalami kebocoran ke luar negeri, melainkan memastikan nilai ekonomi yang dihasilkan dapat berkembang menjadi kekuatan industri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kemandirian nasional.

IARSI menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus menjadi fondasi kemakmuran bangsa. Penguatan rantai pasok nasional menjadi kunci agar nilai tambah tidak berhenti pada produksi dan ekspor, tetapi benar-benar tumbuh di dalam negeri dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

www.iarsi.org