BEKASI, IARSI News, 14 Nopember 2026 - Program revitalisasi satuan pendidikan yang terus diperluas pemerintah dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai keberhasilan program tersebut perlu diukur bukan hanya dari jumlah sekolah yang diperbaiki, tetapi juga dari sejauh mana pelaksanaannya memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Ketua Umum IARSI, R. Beniadi Setiawan, menilai pemerataan revitalisasi sekolah harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesempatan ekonomi. Menurutnya, kebutuhan material bangunan, perlengkapan sekolah, jasa konstruksi, transportasi, hingga berbagai kebutuhan pendukung pendidikan merupakan bagian dari rantai pasok yang dapat melibatkan pelaku usaha di daerah.
Dalam pandangan IARSI, pengadaan pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan dampak ekonomi yang dapat diciptakan di sekitar lokasi sekolah. Keterlibatan pemasok lokal, UMKM, koperasi, tenaga kerja daerah, dan penyedia jasa setempat dapat menjadikan anggaran pendidikan sebagai salah satu penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
Beniadi menilai “Revitalisasi sekolah merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, manfaat program ini seharusnya tidak berhenti pada bangunan yang telah diperbaiki. Proses pengadaan dan pelaksanaannya juga perlu memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi bagian dari rantai pasok pembangunan pendidikan,”
Pemerintah Perluas Target Revitalisasi Sekolah
Program revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan nasional. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 12 November 2026 menyampaikan bahwa target revitalisasi tahun 2026 yang sebelumnya mencapai 71.744 satuan pendidikan meningkat menjadi 80.744 satuan pendidikan melalui efisiensi anggaran dan penambahan alokasi.
Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun 2026 di Jakarta, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi bukan sekadar memperbaiki bangunan sekolah, melainkan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
Kegiatan tersebut diikuti 766 peserta yang terdiri atas kepala sekolah dan konsultan perencana dari 383 SMA di 25 provinsi. Pemerintah juga menjelaskan bahwa mekanisme swakelola memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan.
Sebelumnya, Kemendikdasmen mencatat pelaksanaan revitalisasi pada 2025 berhasil menjangkau 16.167 sekolah, melampaui target awal sebanyak 10.667 sekolah. Capaian tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk memperluas program pada tahun berikutnya.
IARSI memandang peningkatan cakupan tersebut harus diikuti kesiapan sistem pengadaan, ketersediaan bahan bangunan, kapasitas penyedia jasa, serta pengawasan pelaksanaan di berbagai daerah. Semakin luas cakupan pembangunan, semakin besar pula kebutuhan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan pelaku usaha.
Pemasok Lokal Harus Mendapat Kesempatan
Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian adalah keterlibatan pelaku usaha lokal dalam memenuhi kebutuhan revitalisasi sekolah. Material seperti semen, pasir, batu, besi, kayu, cat, perlengkapan sanitasi, instalasi listrik, meja, kursi, dan peralatan pembelajaran merupakan komponen yang dapat membuka peluang usaha bagi penyedia di berbagai wilayah.
Menurut perspektif IARSI, pengadaan yang melibatkan pemasok lokal secara terukur dapat mengurangi ketergantungan terhadap penyedia dari luar daerah, memperpendek jalur distribusi, serta membantu menekan biaya transportasi, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Namun, pelibatan pemasok lokal tetap harus memperhatikan kualitas, standar teknis, kewajaran harga, kapasitas produksi, dan ketepatan waktu pengiriman. Pemerataan kesempatan usaha tidak boleh mengurangi standar keselamatan bangunan maupun mutu fasilitas pendidikan.
IARSI juga menilai pemerintah perlu mendorong pemetaan pemasok berdasarkan wilayah. Dengan demikian, sekolah dan pelaksana program dapat mengetahui ketersediaan material serta penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebelum pekerjaan dimulai.
Pendekatan tersebut akan membantu mengurangi risiko keterlambatan pembangunan akibat kekurangan material, kenaikan harga, maupun kendala distribusi yang selama ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan revitalisasi di sejumlah daerah.
LKPP Dorong Pengadaan Berpihak pada UMK dan Produk Dalam Negeri
Penguatan keterlibatan pemasok lokal sejalan dengan arah kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada 17 Juni 2026, LKPP menegaskan komitmennya memperkuat pengadaan pemerintah sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas belanja negara, memperluas penggunaan produk dalam negeri, serta memberikan ruang lebih besar bagi UMK, koperasi, dan pelaku usaha lokal.
Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniwan, menyampaikan bahwa pengadaan pemerintah harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan, bukan sekadar memastikan anggaran terserap.
Kebijakan tersebut relevan dengan program revitalisasi sekolah. Pengadaan yang transparan dan membuka akses bagi penyedia lokal dapat memperluas manfaat belanja pemerintah sekaligus memperkuat kapasitas usaha di tingkat daerah.
Kemendikdasmen juga telah mengembangkan sinergi digitalisasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) dengan onboarding LKPP untuk memperluas keterlibatan UMK dan koperasi dalam ekosistem pengadaan pendidikan.
Melalui sistem digital tersebut, pelaku usaha memiliki kesempatan memperkenalkan produk dan layanan kepada satuan pendidikan. Sementara sekolah memperoleh pilihan penyedia yang lebih luas dengan proses transaksi dan dokumentasi yang lebih tertata.
Pemerataan Harus Disertai Transparansi dan Pengawasan
Di sisi lain, pemerataan revitalisasi sekolah juga membutuhkan tata kelola yang transparan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, pada Juli 2026 pernah menyoroti perlunya sinkronisasi mekanisme pelaksanaan revitalisasi agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat sekolah.
DPR menekankan pentingnya keterbukaan informasi mulai dari pengusulan, verifikasi, penetapan penerima hingga pelaksanaan pembangunan. Pengawasan tersebut penting agar sekolah yang benar-benar membutuhkan perbaikan memperoleh kepastian program.
Badan Keahlian DPR RI juga mencatat bahwa sekitar 28 persen dari 3,9 juta unit sarana pendidikan berdasarkan Data Pokok Pendidikan 2025 masih memerlukan rehabilitasi. Tantangan lainnya mencakup ketimpangan antarwilayah, validitas data, serta perbedaan kapasitas pemerintah daerah.
IARSI menilai transparansi pengadaan harus menjadi bagian penting dalam pengawasan program. Informasi mengenai alokasi anggaran, spesifikasi material, penyedia, progres pekerjaan, dan hasil pembangunan perlu dapat dipantau secara bertanggung jawab.
Dengan sistem pengawasan yang baik, risiko pemborosan anggaran, keterlambatan pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, dan praktik pengadaan yang tidak sehat dapat diminimalkan.
Revitalisasi Sekolah sebagai Penggerak Ekonomi Daerah
Lebih jauh, IARSI memandang program revitalisasi sekolah dapat memberikan efek berganda apabila dirancang dengan pendekatan rantai pasok yang terintegrasi. Pembangunan satu sekolah dapat menciptakan permintaan terhadap material, jasa angkutan, tenaga kerja, peralatan, dan berbagai produk pendukung lainnya.
Jika kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pelaku usaha yang kompeten di sekitar lokasi pembangunan, manfaat ekonomi akan lebih banyak berputar di daerah. Hal ini juga membuka peluang bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha dan membangun hubungan bisnis yang lebih berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pemerataan revitalisasi tidak hanya dilihat dari jumlah bangunan yang diperbaiki, tetapi juga dari pemerataan akses pengadaan dan manfaat ekonomi yang dihasilkan.
IARSI berharap koordinasi antara Kemendikdasmen, LKPP, pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta asosiasi pelaku usaha dapat semakin diperkuat. Pengembangan basis data pemasok lokal, peningkatan kompetensi UMKM, dan pengawasan berbasis digital dapat menjadi bagian dari upaya tersebut.
Revitalisasi sekolah harus menghasilkan dua manfaat yang berjalan bersamaan: menghadirkan fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas bagi generasi mendatang, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui keterlibatan dunia usaha lokal.
Dengan demikian, belanja pendidikan tidak hanya menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia, tetapi juga berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi dan penguatan rantai pasok nasional.
www.iarsi.org
