Ketua Umum IARSI, R. Beniadi Setiawan, menilai efisiensi APBN harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan rantai pasok nasional. Menurut perspektif IARSI, keberhasilan penghematan anggaran tidak cukup diukur dari berkurangnya pengeluaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghasilkan barang dan layanan secara tepat waktu, berkualitas, serta dengan biaya pengadaan dan distribusi yang lebih efisien.
Menurut Beniadi "Efisiensi APBN harus memberikan hasil yang nyata bagi perekonomian nasional. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan anggaran digunakan secara hemat, tetapi juga memastikan setiap belanja menghasilkan produktivitas. Pengadaan harus lebih tepat, pemasok dalam negeri perlu mendapatkan kesempatan yang kompetitif, dan distribusi barang harus berjalan efektif hingga ke daerah. Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat menjadi pengungkit penguatan rantai pasok nasional,"
Sorotan IARSI tersebut setelah Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri bidang ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi nasional, mulai dari inflasi, penguatan sektor manufaktur, arus modal asing, hingga pengelolaan APBN menjelang penutupan tahun anggaran.
Dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi pendapatan dan belanja negara hingga akhir Oktober masih berjalan sesuai rencana. Namun, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar pada November dan Desember, yakni mengumpulkan penerimaan negara lebih dari Rp600 triliun dan merealisasikan belanja sekitar Rp990 triliun.
Suahasil menegaskan bahwa percepatan belanja pada akhir tahun tetap harus memperhatikan efisiensi dan tata kelola yang baik.
"Dua bulan terakhir seperti biasa namanya operasi APBN itu kalau di akhir tahun biasanya itu ngegas lebih cepat, lebih besar itu silahkan tetapi harus tetap efisien. Harus tetap dalam tata kelola yang baik dan tentu harus dilakukan sesuai dengan target output yang dicanangkan ketika meminta anggaran tersebut," ujar Suahasil sebagaimana dikutip dalam keterangan Sekretariat Presiden.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar percepatan penyerapan anggaran, tetapi juga menekankan pentingnya kesesuaian antara belanja dan hasil yang telah direncanakan.
Pengadaan pemerintah menjadi kunci efisiensi
Dalam pandangan rantai pasok, salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses pengadaan memiliki hubungan langsung dengan ketersediaan produk, kapasitas industri, kebutuhan bahan baku, pengelolaan persediaan, hingga distribusi barang kepada pengguna akhir.
IARSI memandang bahwa pengadaan yang terencana dengan baik dapat mengurangi pembelian yang tidak diperlukan, menghindari penumpukan persediaan, serta menekan biaya penyimpanan dan pengiriman. Konsolidasi kebutuhan antarinstansi juga berpotensi memperkuat posisi tawar pemerintah dalam memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif.
Pengadaan yang efisien juga perlu memberikan ruang yang adil bagi industri dan pemasok dalam negeri. Dengan perencanaan kebutuhan yang lebih transparan dan terukur, pelaku usaha lokal dapat mempersiapkan kapasitas produksi, pembiayaan, tenaga kerja, serta jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kepala LKPP Sarah Sadiqa dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pada 2 September 2026 menyampaikan bahwa konsolidasi pengadaan terus diperluas untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah.
LKPP mencatat efisiensi konsolidasi pengadaan kementerian dan lembaga meningkat dari 30,6 persen pada 2023 menjadi 54,9 persen pada 2025. Pada 2026, penerapan konsolidasi juga diperluas ke pemerintah daerah dengan cakupan yang telah mencapai 33,1 persen.
LKPP menilai konsolidasi pengadaan tidak hanya membantu efisiensi belanja, tetapi juga mendukung penggunaan produk dalam negeri, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan koperasi.
Sumber: LKPP, 2 September 2026, LKPP Optimistis Perkuat Peran Strategis Pengadaan Nasional Hadapi Tantangan 2027.
Penguatan manufaktur harus terhubung dengan pemasok lokal
Selain pengadaan, perkembangan sektor manufaktur menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan efisiensi APBN. Dalam rapat bersama Presiden, pemerintah melaporkan peningkatan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia menjadi 54 pada Oktober 2026, dari 52 pada September.
Meningkatnya indeks tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur berada dalam fase ekspansi. Menurut penjelasan Suahasil, kenaikan permintaan mendorong pelaku usaha mempersiapkan peningkatan produksi melalui pembelian input atau bahan baku yang lebih besar.
Bagi IARSI, peningkatan aktivitas manufaktur harus diikuti penguatan jaringan pemasok nasional. Kenaikan produksi akan memberikan manfaat lebih luas apabila kebutuhan bahan baku, komponen, kemasan, transportasi, pergudangan, dan jasa pendukung dapat dipenuhi oleh ekosistem industri dalam negeri secara kompetitif.
Namun, peningkatan permintaan juga perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan bahan baku dan biaya distribusi. Tanpa koordinasi rantai pasok yang baik, peningkatan produksi justru dapat menghadapi hambatan akibat keterlambatan pasokan, ketidakpastian pengiriman, dan kenaikan biaya logistik.
Karena itu, keterhubungan antara kebijakan fiskal, pengadaan pemerintah, dan kapasitas manufaktur perlu menjadi bagian dari agenda penguatan ekonomi nasional.
Efisiensi distribusi penting untuk menjaga stabilitas harga
Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan antara biaya distribusi dan stabilitas harga barang. Inflasi nasional memang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi, tetapi perbedaan karakteristik wilayah membuat harga dan biaya logistik tidak selalu sama di seluruh Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 sebesar 3,28 persen. Pada periode yang sama, inflasi tahunan di Sumatera Selatan tercatat sebesar 2,55 persen, sementara Sulawesi Utara mencapai 7,59 persen.
Perbedaan tersebut memperlihatkan pentingnya memperhatikan kondisi ekonomi dan distribusi di setiap daerah. Jarak dari sentra produksi, ketersediaan sarana transportasi, kapasitas pergudangan, serta efisiensi jaringan distribusi merupakan sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan pengendalian biaya.
IARSI memandang bahwa efisiensi APBN harus turut mendukung peningkatan konektivitas antardaerah, penguatan infrastruktur logistik, dan integrasi transportasi multimoda. Dengan demikian, belanja pemerintah tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga memperbaiki kelancaran arus barang dan menekan biaya distribusi dalam jangka panjang.
Jangan sampai efisiensi mengurangi kualitas pelayanan
Di sisi lain, pelaksanaan efisiensi anggaran juga perlu dilakukan secara hati-hati. Penghematan yang hanya berorientasi pada pemangkasan biaya berpotensi menimbulkan persoalan apabila mengurangi kualitas barang, menunda pemenuhan kebutuhan, atau menghambat pelayanan publik.
Pengurangan biaya harus dibedakan dari pengurangan kebutuhan yang bersifat strategis. Pemerintah tetap perlu memastikan ketersediaan barang penting, pemeliharaan infrastruktur, dukungan operasional transportasi, serta kebutuhan distribusi untuk pelayanan masyarakat.
Dalam pengadaan, harga terendah juga tidak selalu berarti biaya paling efisien. Kualitas produk, ketahanan barang, kepastian pengiriman, layanan purnajual, dan biaya pemeliharaan perlu diperhitungkan agar keputusan pengadaan memberikan manfaat optimal sepanjang masa penggunaan.
Oleh sebab itu, pengawasan dan transparansi menjadi unsur penting. Setiap kementerian dan lembaga perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas sehingga efisiensi dapat diukur berdasarkan hasil, bukan hanya berdasarkan besarnya penghematan.
IARSI dorong indikator produktivitas belanja negara
Untuk memastikan arahan Presiden Prabowo memberikan dampak nyata, IARSI mendorong evaluasi belanja negara melalui sejumlah indikator. Pertama, tingkat efisiensi biaya pengadaan tanpa mengurangi kualitas barang dan jasa. Kedua, ketepatan waktu pemenuhan kebutuhan pemerintah. Ketiga, peningkatan keterlibatan pemasok dalam negeri dan UMKM. Keempat, penurunan biaya serta waktu distribusi. Kelima, peningkatan produktivitas dan manfaat belanja terhadap masyarakat.
Indikator tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik setiap program dan kementerian. Pengadaan pangan, alat kesehatan, infrastruktur, maupun kebutuhan operasional memiliki ukuran keberhasilan yang berbeda sehingga evaluasinya harus dilakukan secara proporsional.
IARSI juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan penyedia jasa logistik. Ketersediaan data kebutuhan barang, kapasitas pemasok, lokasi persediaan, serta jalur distribusi dapat membantu pemerintah mengambil keputusan pengadaan secara lebih akurat.
Dengan pendekatan tersebut, efisiensi APBN dapat menghasilkan manfaat yang tidak berhenti pada penghematan anggaran, tetapi juga memperkuat industri, membuka peluang usaha, meningkatkan daya saing pemasok lokal, dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
Arahan Presiden Prabowo mengenai efisiensi APBN pada akhirnya menjadi momentum untuk membangun tata kelola belanja negara yang lebih produktif. Bagi IARSI, keberhasilan kebijakan tersebut perlu tercermin dalam pengadaan yang transparan, distribusi yang semakin efisien, serta rantai pasok nasional yang lebih kuat dan berdaya saing.
www.iarsi.org
