BEKASI, IARSI News, 7 Nopember 2026 - Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai besarnya pembiayaan pemerintah perlu diiringi dengan peningkatan efektivitas belanja, transparansi pengadaan, serta penguatan rantai pasok nasional agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah pada akhir kuartal III 2026 meningkat Rp33,24 triliun dibandingkan posisi akhir Juni 2026 sebesar Rp10.293,69 triliun. Meski secara nominal bertambah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) turun dari 41,26% menjadi 40,30%.
Ketua Umum IARSI, R. Beniadi Setiawan, menilai pengelolaan utang negara perlu dilihat bukan hanya dari besarnya nominal kewajiban, melainkan juga dari kualitas penggunaan dana yang diperoleh melalui pembiayaan tersebut.
Menurut Beniadi “Pembiayaan negara harus menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur. Karena itu, efektivitas belanja pemerintah, kualitas pengadaan, dan ketepatan distribusi menjadi hal penting yang perlu dijaga. Anggaran yang digunakan secara produktif dapat membantu memperkuat sektor usaha, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing rantai pasok nasional.”
Dalam perspektif rantai pasok, belanja pemerintah memiliki peran strategis karena dapat menggerakkan berbagai sektor sekaligus, mulai dari industri bahan baku, manufaktur, transportasi, pergudangan, hingga distribusi barang dan jasa. Ketika pengadaan dilakukan secara tepat, kebutuhan pemerintah dapat menjadi pengungkit bagi industri domestik dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sebaliknya, apabila perencanaan pengadaan tidak terintegrasi dengan kebutuhan riil, belanja berisiko menghasilkan barang yang kurang optimal pemanfaatannya, keterlambatan proyek, biaya distribusi yang tinggi, atau ketergantungan berlebihan pada pemasok tertentu. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola pengadaan perlu berjalan seiring dengan evaluasi manfaat ekonomi dari setiap program pemerintah.
Utang Bertambah, Rasio terhadap PDB Menurun
Data DJPPR menunjukkan bahwa struktur utang pemerintah masih didominasi Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp8.962,40 triliun atau 86,79% dari total utang. Sementara itu, pinjaman tercatat sebesar Rp1.364,53 triliun atau 13,21%.
Pemerintah menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio yang optimal sekaligus mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Data tersebut dipublikasikan melalui situs resmi DJPPR Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia pada 6 November 2026, menjelaskan bahwa penurunan rasio utang terhadap PDB berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan PDB nominal. Ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026 dilaporkan tumbuh 5,47% secara tahunan.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan nominal utang tidak selalu diikuti peningkatan rasio utang terhadap PDB. Rasio tersebut dipengaruhi pula oleh pertumbuhan ukuran perekonomian. Namun, indikator rasio saja belum cukup untuk menilai keseluruhan kualitas pengelolaan fiskal.
IARSI memandang bahwa pengelolaan pembiayaan negara tetap perlu memperhatikan manfaat program, biaya pelaksanaan, kemampuan pemerintah memenuhi kewajibannya, serta dampak belanja terhadap kegiatan ekonomi produktif. Dengan pendekatan tersebut, diskusi mengenai utang dapat berlangsung secara proporsional tanpa mengabaikan peluang pembangunan maupun risiko fiskal.
Pengadaan Pemerintah Perlu Memperkuat Pemasok Lokal
Salah satu aspek yang dinilai relevan ialah peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan tidak semestinya hanya dipandang sebagai proses administratif untuk memenuhi kebutuhan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Lebih dari itu, pengadaan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat industri dalam negeri apabila dilaksanakan dengan perencanaan kebutuhan yang akurat, persaingan sehat, serta pengawasan yang memadai.
Dalam konteks rantai pasok, pemerintah perlu memastikan bahwa kebutuhan barang dan jasa dapat dipetakan sejak awal, ketersediaan pemasok diperhitungkan, dan jadwal pengiriman disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Integrasi perencanaan, pengadaan, pergudangan, serta distribusi dapat membantu mengurangi pemborosan dan meningkatkan kepastian pasokan.
Keterlibatan pemasok lokal juga perlu diperkuat sepanjang memenuhi persyaratan kualitas, keselamatan, harga yang wajar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini berpotensi meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, membuka peluang bagi UMKM, serta memperluas dampak belanja pemerintah ke daerah.
IARSI menilai bahwa penguatan pemasok lokal tidak cukup dilakukan melalui kebijakan afirmasi semata. Pelaku usaha juga memerlukan kepastian permintaan, akses informasi tender, standar mutu yang jelas, dukungan pembiayaan, dan kemampuan memenuhi volume pesanan secara konsisten. Tanpa kesiapan tersebut, peluang pengadaan pemerintah belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha domestik.
Efisiensi Belanja Harus Tetap Menjaga Kualitas Pelayanan
Di sisi lain, efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebatas pemangkasan belanja. Penghematan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan operasional justru berpotensi mengganggu pelayanan publik, menunda pembangunan infrastruktur, atau menghambat distribusi barang penting.
Karena itu, pendekatan yang diperlukan adalah efisiensi berbasis hasil. Pemerintah perlu mengukur apakah suatu belanja benar-benar menghasilkan manfaat sesuai tujuan, apakah terdapat biaya yang dapat dikurangi tanpa menurunkan kualitas, dan apakah hasil program dapat dirasakan oleh masyarakat.
Dalam pengelolaan logistik pemerintah, misalnya, konsolidasi pengiriman, pemanfaatan kapasitas gudang, integrasi data persediaan, dan perencanaan transportasi dapat menjadi bagian dari upaya menekan biaya. Pengukuran kinerja juga perlu mencakup ketepatan waktu pengiriman, ketersediaan barang, tingkat kerusakan, serta biaya distribusi per unit.
Pendekatan tersebut relevan bagi berbagai kebutuhan publik, termasuk distribusi pangan, obat-obatan, peralatan pendidikan, bantuan sosial, dan kebutuhan penanganan bencana. Anggaran yang direncanakan dengan baik harus mampu memastikan barang tersedia di tempat yang tepat, dalam jumlah yang sesuai, dan pada waktu yang dibutuhkan.
Transparansi dan Evaluasi Menjadi Kunci
Selain efisiensi, transparansi pengadaan dan evaluasi belanja menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. Informasi mengenai perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan hasil pekerjaan perlu dikelola sesuai ketentuan keterbukaan informasi serta perlindungan data yang berlaku.
Pemerintah juga perlu memperkuat evaluasi pascapelaksanaan agar keberhasilan program tidak hanya dinilai dari terserapnya anggaran. Penilaian perlu mencakup keluaran, manfaat, ketepatan sasaran, dan dampak terhadap perekonomian.
Bagi IARSI, pengukuran kinerja rantai pasok dapat membantu mengidentifikasi titik pemborosan sekaligus memperbaiki koordinasi antarlembaga. Data kebutuhan, stok, pemasok, dan distribusi yang terintegrasi dapat mengurangi risiko pengadaan berulang yang tidak diperlukan maupun penumpukan barang yang tidak segera dimanfaatkan.
Meski demikian, digitalisasi bukan solusi tunggal. Sistem yang terintegrasi harus didukung kualitas data, kompetensi sumber daya manusia, interoperabilitas antarsistem, serta pengawasan yang konsisten. Tanpa fondasi tersebut, teknologi berisiko hanya memindahkan persoalan administrasi ke platform digital tanpa memperbaiki proses bisnis secara mendasar.
Menjaga Keberlanjutan Fiskal dan Manfaat bagi Masyarakat
IARSI memandang pengelolaan utang, efektivitas belanja, dan penguatan rantai pasok perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang saling mendukung. Pembiayaan negara dapat membantu pembangunan dan menjaga momentum ekonomi, tetapi manfaatnya perlu ditopang oleh pemilihan program yang tepat, pelaksanaan yang efisien, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada saat yang sama, keberlanjutan fiskal tetap perlu menjadi pertimbangan. Pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan pembayaran bunga dan pokok utang, kondisi penerimaan negara, prioritas pembangunan, serta ruang anggaran untuk menghadapi risiko ekonomi dan kebutuhan mendesak masyarakat.
Kenaikan nominal utang tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pengelolaan fiskal memburuk. Sebaliknya, penurunan rasio utang terhadap PDB juga tidak otomatis menjamin bahwa setiap belanja telah efektif. Penilaian yang menyeluruh memerlukan indikator mengenai kemampuan membayar kewajiban, produktivitas investasi publik, kualitas pelayanan, serta dampak terhadap aktivitas ekonomi.
Karena itu, IARSI mendorong agar setiap kebijakan pembiayaan dan belanja negara semakin terhubung dengan agenda peningkatan produktivitas nasional. Pengadaan yang transparan, pemasok domestik yang kompetitif, serta distribusi yang efisien dapat membantu memastikan manfaat anggaran menjangkau sektor usaha dan masyarakat secara lebih luas.
Dengan demikian, perhatian terhadap utang pemerintah tidak berhenti pada besarnya angka kewajiban negara. Hal yang tidak kalah penting ialah memastikan bahwa pembiayaan tersebut dikelola secara hati-hati dan digunakan untuk menghasilkan nilai ekonomi, memperkuat ketahanan rantai pasok, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
www.iarsi.org
