Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan dengan International Monetary Fund yang dipimpin Kristalina Georgieva, serta pejabat World Bank dan S&P Global Ratings pada Selasa (14/4/2026).(Dokumentasi Kementerian Keuangan )


Bekasi – Pemerintah kembali menyoroti tingginya biaya logistik nasional yang dinilai masih menjadi salah satu penghambat utama daya saing ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa biaya logistik Indonesia masih berada di level belasan persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibanding negara maju.

Menurut Purbaya, meski terdapat penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angka tersebut masih belum cukup untuk menciptakan efisiensi ekonomi nasional.

“Biaya logistik kita masih di kisaran belasan persen dari PDB. Sudah turun, tetapi masih tinggi dibanding negara lain. Ini membuat harga barang kita tidak kompetitif,” ujarnya dalam sebuah agenda ekonomi di Jakarta.

IARSI: Biaya Logistik Tinggi Tanda Masih Lemahnya Integrasi Rantai Pasok

Menanggapi hal tersebut, Ikatan Ahli Rantai Suplai Indonesia (IARSI) menilai pernyataan Menteri Keuangan tersebut sejalan dengan temuan akademik dan praktis di lapangan terkait belum terintegrasinya sistem logistik nasional.

IARSI menegaskan bahwa tingginya biaya logistik bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga disebabkan oleh fragmentasi sistem distribusi, dominasi satu moda transportasi, serta lemahnya sinkronisasi antarmoda.

Dalam analisis sebelumnya, IARSI juga menyoroti bahwa efisiensi rantai pasok merupakan kunci utama untuk menurunkan biaya logistik nasional dan meningkatkan daya saing industri Indonesia. lihat berita terkait (iarsi.org)

Dorongan Pembentukan Badan Rantai Pasok Nasional

Lebih jauh, IARSI mendorong pemerintah untuk segera membentuk Badan Rantai Pasok Nasional yang bersifat lintas kementerian dan terintegrasi.

Lembaga ini dinilai penting untuk:

  • menyatukan kebijakan logistik nasional yang selama ini tersebar di berbagai instansi

  • mempercepat digitalisasi sistem rantai pasok

  • mengurangi biaya distribusi antarwilayah

  • serta memperkuat koordinasi antara pelabuhan, transportasi darat, dan industri logistik

Menurut IARSI, tanpa adanya otoritas tunggal yang mengatur rantai pasok nasional, upaya penurunan biaya logistik akan berjalan parsial dan tidak optimal. lihat berita terkait (iarsi.org)

Pendapat Ahli Ekonomi Transportasi

Sejumlah pengamat juga menilai masalah logistik Indonesia bersifat struktural. Pengamat ekonomi transportasi menilai bahwa ketergantungan pada jalur darat dan ketidakseimbangan distribusi antarwilayah menjadi penyebab utama tingginya biaya logistik.

Selain itu, biaya energi dan distribusi yang fluktuatif juga ikut memperbesar beban logistik nasional, terutama pada sektor manufaktur dan distribusi barang konsumsi.

Dalam kajian lain, IARSI juga menegaskan bahwa efisiensi rantai pasok yang buruk dapat menurunkan daya saing industri, menghambat investasi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. lihat berita terkait (iarsi.org)

Tekanan Energi dan Rantai Pasok Global

Dalam beberapa kajian terbaru, IARSI juga mengingatkan bahwa fluktuasi harga energi seperti BBM memiliki dampak langsung terhadap biaya logistik dan distribusi nasional. Kenaikan biaya energi dapat menjadi “shock struktural” bagi sistem rantai pasok jika tidak diimbangi dengan efisiensi sistem distribusi. lihat berita terkait (iarsi.org)

Isu tingginya biaya logistik Indonesia kembali menjadi perhatian utama pemerintah dan para ahli. Kombinasi antara infrastruktur, efisiensi sistem, dan integrasi kelembagaan dinilai menjadi kunci utama reformasi logistik nasional.

IARSI menegaskan bahwa tanpa pembentukan badan koordinasi rantai pasok nasional, Indonesia akan terus menghadapi biaya logistik tinggi yang menekan daya saing ekonomi di tingkat global.

post: iarsi.org